Buntut Polemik Gibran, Muncul Petisi Desak Ijazah Anggota DPR Dibuka & Diverifikasi Tanpa Kecuali!
Gelombang tuntutan transparansi dokumen pendidikan pejabat publik kembali menjadi perhatian masyarakat. Kali ini, sebuah petisi daring muncul di platform Change.org dengan tuntutan agar seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membuka dokumen ijazah dan menjalani verifikasi keabsahan pendidikan tanpa terkecuali.
Petisi berjudul "Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!" tersebut digagas oleh seorang warga bernama Farida Octavia. Kemunculannya berlangsung di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Petisi Desak Seluruh Anggota DPR Buka Ijazah
Dalam isi petisinya, Farida Octavia menilai bahwa integritas, kredibilitas, serta rekam jejak akademis anggota DPR merupakan hal penting yang perlu diketahui masyarakat. Sebagai wakil rakyat yang memiliki kewenangan membuat undang-undang dan mengelola anggaran negara, para legislator dinilai harus mampu mempertanggungjawabkan latar belakang pendidikannya.
Penggagas petisi juga menyoroti pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui apakah kualifikasi pendidikan para wakil rakyat diperoleh melalui proses akademik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, keterbukaan dokumen pendidikan dinilai bukan sekadar persoalan privasi pribadi, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memberikan mandat politik kepada mereka.
Tiga Tuntutan Utama dalam Petisi
Petisi tersebut memuat tiga tuntutan utama yang ditujukan kepada pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Pertama, meminta pimpinan DPR RI mendorong seluruh anggota dewan untuk membuka riwayat pendidikan dan dokumen ijazah secara transparan kepada publik. Keterbukaan tersebut mencakup jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi.
Kedua, mendesak KPU RI bersama kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang terhadap keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif yang masih aktif. Pemeriksaan tersebut diharapkan dilakukan secara independen dan transparan, sehingga hasilnya dapat diketahui masyarakat.
Ketiga, mengajak seluruh anggota DPR RI secara sukarela memperlihatkan dokumen ijazah masing-masing sebagai bentuk pembuktian integritas sekaligus upaya memulihkan kepercayaan masyarakat.
Berkaitan dengan Polemik Ijazah Gibran
Munculnya petisi tersebut tidak terlepas dari perkembangan polemik dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran.
Seperti diberitakan Katadata pada 10 November 2026, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut. Perkembangan ini kemudian memunculkan berbagai respons dari masyarakat maupun kalangan politik.
Di lingkungan DPR sendiri, persoalan tersebut turut menjadi pembahasan. TVR Parlemen melaporkan pada 11 November 2026 bahwa sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran.
Transparansi Pejabat Publik Jadi Sorotan
Petisi yang digagas Farida Octavia memperlihatkan bahwa perhatian masyarakat terhadap transparansi pejabat publik semakin meluas. Persoalan yang awalnya menjadi perdebatan mengenai dokumen pendidikan seorang pejabat kini berkembang menjadi tuntutan keterbukaan terhadap seluruh anggota legislatif.
Meski demikian, tuntutan verifikasi tersebut tidak berarti bahwa ijazah seluruh anggota DPR bermasalah. Pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan prosedur yang sah, objektif, serta menghormati hak setiap individu.
Hingga saat ini, petisi tersebut menjadi salah satu bentuk aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui jalur digital. Publik kini menantikan bagaimana respons pimpinan DPR RI, KPU, dan kementerian terkait terhadap desakan keterbukaan dokumen pendidikan tersebut. Apakah tuntutan transparansi ini akan mendapat tindak lanjut resmi? Perkembangan selanjutnya tentu akan menjadi perhatian masyarakat.